Era Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah rezim Presiden Soeharto, merupakan masa penuh kontroversi terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Meski pemerintah berupaya menampilkan stabilitas dan pembangunan, catatan pelanggaran HAM yang serius terjadi di berbagai wilayah Indonesia tidak dapat diabaikan. Salah satu isu utama adalah soal jumlah korban pelanggaran HAM selama masa tersebut yang hingga kini masih menjadi perdebatan dan perjuangan untuk pengungkapan kebenaran.
Konteks Pelanggaran HAM di Era Orde Baru
Orde Baru dikenal dengan pendekatan otoriter dalam pemerintahan dan pengendalian politik, termasuk pembungkaman terhadap oposisi politik, pembatasan kebebasan pers, dan tindakan represif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas rezim. Pelanggaran HAM yang terjadi meliputi:
-
Pembantaian massal 1965-1966: Penumpasan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok-kelompok kiri lainnya, yang menimbulkan ratusan ribu hingga jutaan korban tewas dan hilang.
-
Operasi militer dan penghilangan paksa: di wilayah seperti Papua, Aceh, Timor Timur (sekarang Timor Leste), serta daerah-daerah lain yang mengalami konflik.
-
Penahanan politik dan penyiksaan: ribuan aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil menjadi korban penahanan tanpa proses hukum yang jelas.
Berapa Jumlah Korban?
Penentuan jumlah pasti korban pelanggaran HAM di era Orde Baru sangat sulit karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan data resmi dan sikap pemerintah yang menutup-nutupi kejadian tersebut. Namun beberapa sumber dan lembaga hak asasi manusia memberikan estimasi berikut:
-
Pembantaian 1965-1966: Diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang tewas dalam penumpasan anti-PKI. Sumber dari laporan Komnas HAM dan berbagai riset akademis. (Komnas HAM RI, 2024)
-
Timor Timur: Selama pendudukan Indonesia, diperkirakan sekitar 100.000 hingga 200.000 orang tewas akibat konflik dan pelanggaran HAM. (Amnesty International, 2023)
-
Aceh dan Papua: Ribuan warga sipil menjadi korban operasi militer dan pelanggaran lainnya. Data resmi sulit diakses, tetapi LSM internasional seperti Human Rights Watch mencatat adanya ratusan hingga ribuan korban. (Human Rights Watch, 2024)
-
Korban penghilangan paksa dan tahanan politik: Tidak sedikit pula korban yang mengalami penghilangan paksa, penyiksaan, dan penahanan lama tanpa pengadilan. Komnas HAM dan berbagai LSM mencatat ribuan kasus.
Hambatan Pengungkapan dan Pengakuan
Pemerintah Orde Baru menolak mengakui sebagian besar pelanggaran ini, dan hingga saat ini proses hukum atau pengungkapan kebenaran masih menghadapi berbagai rintangan:
-
Politik pengampunan: Banyak pelaku pelanggaran mendapat amnesti atau bebas dari tuntutan hukum.
-
Dokumentasi yang minim: Banyak bukti yang hilang atau dirahasiakan.
-
Trauma dan ketakutan korban: Sebagian korban atau keluarga takut untuk bersuara.
Upaya Penanganan dan Pengakuan
Setelah era Reformasi, berbagai langkah diambil untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Namun, hingga kini proses ini masih berjalan dan banyak kasus belum tuntas.
Kesimpulan
Jumlah korban pelanggaran HAM di era Orde Baru diperkirakan sangat besar, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan jiwa. Meski jumlah pasti sulit dipastikan, pengungkapan dan pengakuan atas peristiwa tersebut penting untuk keadilan dan rekonsiliasi bangsa. Pemerintah dan masyarakat terus dihadapkan pada tantangan untuk membuka pintu kebenaran dan memulihkan nama baik para korban.