Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap usulan agar mantan Presiden RI ke‑2 Soeharto dan mantan Presiden ke‑4 Gus Dur dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, sebagai langkah menghargai kontribusi besar mereka bagi bangsa sekaligus membuka dialog sejarah yang lebih inklusif.
Latar Belakang Usulan
-
Pada tahun 2025, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mengusulkan daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional yang mencakup nama Soeharto dan Gus Dur. Kabar 24+2Kompas Nasional+2
-
Proses pengusulan berjalan secara berjenjang: dari tingkat daerah, provinsi, hingga ke pusat melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK). Kompas Nasional+1
Sikap Partai Demokrat
-
Menurut artikel di IDN Times, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa partainya mendukung penuh keputusan pemerintah untuk menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur. IDN Times
-
Pernyataan AHY:
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya.” IDN Times
-
Sebelumnya memang terdapat catatan bahwa pada tahun 2010 Demokrat pernah menunjukkan sikap menolak terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. VOA Islam+1
-
Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa dalam konteks usulan 2025, Demokrat memilih untuk mendukung usulan sebagai bagian dari semangat rekonsiliasi kebangsaan.
Alasan Dukungan
Demokrat menyoroti beberapa alasan utama:
-
Penghargaan terhadap jasa besar dua tokoh bangsa dalam konteks sejarah yang berbeda: Soeharto dalam pembangunan nasional dan stabilitas, Gus Dur dalam demokrasi dan pluralisme. IDN Times+2Kabar 24+2
-
Upaya memperkuat nilai kebangsaan dan rekonsiliasi sejarah, dengan mengakui kontribusi meskipun tidak menutup kekurangan. AHY menyampaikan bahwa menghormati pionir bangsa merupakan langkah pemersatu. IDN Times
Hambatan & Kritik
-
Usulan ini juga menuai pro‑kontra. Kritik utama terhadap Soeharto mencakup catatan pelanggaran HAM, korupsi, dan pemerintahan otoriter pada era Orde Baru. Kompas+1
-
Untuk Gus Dur, sebagian masyarakat merasa kontribusinya belum setara dengan figur lain atau hanya mewakili kelompok tertentu. detiknews
-
Democrat sendiri sebelumnya pernah menyatakan penolakan terhadap usulan serupa, sehingga perubahan sikap ini turut menjadi bahan diskusi.
Implikasi Politik & Kebangsaan
-
Dukungan Demokrat menunjukkan adanya pemindaian ulang terhadap figur sejarah bangsa dan bagaimana partai politik merespon wacana penghargaan nasional.
-
Usulan ini dapat memperkuat narasi rekonsiliasi nasional: bahwa tokoh‑tokoh dengan kontroversi sekalipun dapat diakui dalam kerangka jasa dan perjuangan.
-
Momen ini bisa menandai bagaimana sejarah dibicarakan dalam ranah publik dan politik: bukan hanya pengagungan atau penolakan, tetapi juga penilaian yang lebih kompleks.
Pelajaran Penting
-
Penghargaan nasional terhadap tokoh bangsa memerlukan keseimbangan antara jasa dan rekam jejak; tidak cukup jasa besar tanpa mempertimbangkan kritik dan dampaknya.
-
Partai politik dan institusi negara memiliki peran dalam mengelola narasi sejarah agar inklusif dan tidak hanya partisan.
-
Rekonsiliasi sejarah bukan berarti melupakan kekurangan, tetapi menghormati yang baik sambil menerapkan pelajaran dari yang salah.
-
Perubahan sikap politik terhadap tokoh sejarah bisa jadi mencerminkan perubahan konteks dan strategi kebangsaan yang lebih luas.
Kesimpulan
Partai Demokrat mendukung usulan agar Soeharto dan Gus Dur dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, sebagai bagian dari visi politik dan kebangsaan yang lebih menyeluruh. Meskipun masih ada kontroversi yang melingkupi kedua tokoh, langkah ini mencerminkan upaya memperkuat persatuan nasional dan menghargai jasa pendahulu. Proses selanjutnya akan sangat bergantung pada mekanisme resmi, pertimbangan publik, dan bagaimana negara memilih menafsirkan sejarahnya ke depan.